Network
INIPURWOREJO.COM - Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Terbuka menempa pemahaman mendalam akan peran aktif individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Edisi 2 mata pelajaran ini menghadirkan perspektif yang lebih dinamis dan relevan dalam menghadapi kompleksitas tantangan zaman modern.
Dengan fokus pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat, mahasiswa diajak untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kewarganegaraan dalam konteks global yang semakin terhubung.
Baca Juga: Mengapa Pendidikan Indonesia Perlu Mempertimbangkan Kodrat Alam dan Kodrat Zaman? Ini Jawabannya
Kurikulum yang disesuaikan dengan dinamika perubahan sosial dan politik tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Mahasiswa tidak hanya diajak untuk menjadi individu yang paham akan hak-haknya, tetapi juga agen perubahan yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan Edisi 2 di Universitas Terbuka tidak sekadar menjadi wadah pengetahuan, melainkan panggung inspirasi untuk membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab secara kewarganegaraan.
Soal
Otonomi Daerah adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia.
Pada satu sisi otonomi daerah bisa membantu percepatan pemerataan pembangunan, namun pada sisi yang lain, muncul persoalan.
Salah satu persoalan yang mengiringi pelaksanaan otonomi daerah adalah maraknya perilaku korupsi yang terjadi tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah.
