Network
Jawaban
Peraturan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berdasarkan undang-undang tersebut, penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang ditetapkan berdasarkan kriteria yang disepakati oleh musyawarah desa.
Argument mengenai banyaknya masyarakat yang tertarik menjadi Kepala Desa atau perangkat desa mungkin terkait dengan pendapatan yang relatif menarik dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR) setempat.
Karena dana desa yang diterima dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi dan potensi desa, pendapatan Kepala Desa dan perangkat desa bisa saja melebihi UMR di beberapa daerah.
Hal ini dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat yang menginginkan stabilitas ekonomi yang lebih baik serta akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.
Penjelasan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa termasuk dalam bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Besarnya penghasilan ini ditetapkan berdasarkan mekanisme musyawarah desa, di mana setiap desa menentukan besaran gaji berdasarkan kondisi ekonomi, potensi desa, serta kebutuhan dan kesepakatan masyarakat setempat.
Pendapatan Kepala Desa dan perangkat desa dapat bervariasi antar desa, tergantung pada tingkat pendapatan desa tersebut.
Ada kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima oleh Kepala Desa dan perangkat desa bisa melebihi Upah Minimum Regional (UMR) di beberapa daerah, terutama jika desa tersebut memiliki sumber daya dan pendapatan yang cukup untuk mendukung penghasilan tersebut.
Karena dana desa yang diterima merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi desa, hal ini bisa menjadi faktor daya tarik bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pemerintahan desa.
