Network
IniPurworejo.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda, Rabu, 16 Februari 2021.
Selain penyampaian tiga rancangan peratutan daerah (Raperda) inisiatif eksekutif oleh Bupati Purworejo, dilanjutkan pemandangan umum fraksi, penetapan pansus dan pendapat akhir kepala daerah.
Adapun Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dan Raperda tentang Purworejo Kabupaten Cerdas.
Baca Juga: Bantu Pulihkan Trauma, Fatayat NU Jateng Bantu Alat Permainan Anak di Desa Wadas
Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM dalam penyampaiannya menjelaskan, pengusulan Raperda mendasarkan pada kebutuhan tertib hukum daerah, serta dasar hukum bagi pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
“Untuk itu Perda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan diubah dan disesuaikan,” katanya.
Menurut Bupati, secara yuridis Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa 'Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'.
Baca Juga: Persak Kebumen Ditekuk PSGC Ciamis di Laga Perdana Babak 32 Besar Liga 3 Nasional, Seno: Lupakan
Dalam bidang industri dan tenaga kerja, Kabupaten Purworejo memiliki isu strategis, yaitu meningkatnya pencari kerja dan kecilnya tingkat penyerapan/penempatan tenaga kerja yang mengakibatkan jumlah penganggur semakin besar.
“Langkah kebijakan yang menjadi upaya kita mestinya tidak menyimpang dari visi misi yang telah ada, diantaranya bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki visi 'Purworejo Berdaya Saing 2025',” terangnya.
