Network
Gubernur menjelaskan, rambu-rambu tersebut diberikan karena kewenangan empat Penjabat Kepala Daerah tersebut berbeda dengan Kepala Daerah dari hasil pilkada.
Maka Penjabat Bupati/Wali Kota tidak boleh mengganti dan tidak boleh mencabut izin, agar stabilitas pemerintahan bisa berjalan.
Termasuk netralitas dalam Pilkada dan harus menyiapkan Pilkada berikutnya dengan baik.
“Saya minta untuk menjaga integritas karena banyak (contoh) yang kemudian bermain-main. Layani masyarakat dengan baik, karena mereka semua PNS saya minta kerja dengan baik, kerja yang profesional," jelasnya.
"Saya peringatkan juga semua punya gerakan antikorupsi. Ini kan bisa jadi dua tahun (menjabat),” tegasnya.
Ganjar juga mengingatkan kepada keempat penjabat agar memiliki nomor yang bisa diakses rakyat, sehingga bisa lebih cepat dalam melayani masyarakat.
Penjabat Bupati/Wali Kota juga harus memberikan laporan setiap tiga bulan untuk dievaluasi.
“Report (laporan) yang ada akan kita evaluasi. Jadi kalau kerjanya bagus ya terus. Kalau tidak, maka kita akan usulkan nanti untuk mereka dievaluasi.
