Hal itu dikatakan Boy kepada wartawan dalam konferensi pers Fenomena Ideologi Kontemporer di Indonesia, yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 20 Juni 2022.
Menurut Boy bahwa konsep tersebut sedang ia tawarkan kepada berbagai pemerintahan daerah yang saat ini sedang berkoordinasi dengan BNPT terkait keberadaan sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan Khilafatul Muslimin.
Adapun bagian dari pemerintah daerah yang menjalin koordinasi dengan BNPT adalah pimpinan-pimpinan yang berada di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
“Agar mereka dapat kami berikan sebuah informasi yang objektif, informasi yang edukatif, dan yang terpenting adalah dampak psikologis untuk anak-anak yang bersekolah,” ucapnya.
Boy berpandangan bahwa anak-anak bangsa yang telah bersekolah di tempat-tempat terafiliasi Khilafatul Muslimin harus menjadi urusan negara.
Pemerintah harus memberikan penjelasan yang baik kepada para eks murid agar mereka yang sekolahnya ditutup memahami kenapa kegiatan-kegiatan di sekolah mereka dihentikan, serta untuk mencari solusi yang terbaik bagi mereka.
“Itu yang kami perhatikan. Mereka tentu anak bangsa kita yang ingin sukses dalam berpendidikan dan kemudian sukses dalam meraih cita-cita,” terangnya.***