Network
Untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata dia.
Ia menjelaskan demi memuluskan rencana tersebut, sejumlah hal perlu dikoordinasikan.
Seperti dukungan anggaran, desain perencanaan dan penganggaran dengan mencantumkan klasifikasi rincian output sertifikasi produk dan rincian output sertifikasi halal UMK pada kementerian/lembaga dan pemda.
Baca Juga: Laut Selatan Jawa Selalu Minta Tumbal Setiap Tahunnya, Ini Kisah Dibalik Sejuta Misteri Sebenarnya
Selain dukungan sistem dan anggaran, katanya, diperlukan pula ketersediaan pendamping proses produk halal (PPH) dalam jumlah yang memadai.
Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal pelaku usaha di lapangan.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan training of trainer (ToT) terhadap 200 orang yang akan menjadi trainer.
Nantinya trainer ini akan melakukan pelatihan terhadap pendamping PPH di masing-masing Ormas Islam.
Baca Juga: Resep Tempe Katsu Ala Chef Devina Hermawan, Pengganti Chicken Katsu yang Lebih Murah
