IniPurworejo.com- Ratusan pengunjuk rasa menyerbu kediaman Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, Kamis, 31 Maret 2022, malam waktu setempat.
Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kemarahan warga atas kondisi krisis ekonomi Sri Lanka yang semakin memburuk.
Pihak keamanan memberlakukan jam malam di ibu kota Kolombo menyusul aksi unjuk rasa yang berunjung bentrokan dengan pihak keamanan.
Inspektur Jenderal Polisi CD, Wickramaratne mengatakan, bentrokan antara warga dengan pengujuk rasa terjadi saat aksi demonstrasi di distrik Mirihana.
Baca Juga: Janji Kurangi Serangan, Rusia Geser Pasukan dari Kiev, Amerika: Ancaman Belum Berhenti
Pengunjuk rasa berupaya menuntut Gotabaya Rajapaksa mundur dari jabatan sebagai Presidem Sri Lanka.
Mulanya aksi dimulai dengan damai, dimana ratusan orang berkumpul di beberapa jalan di dekat kediaman Rajapaksa.
Bentrokan terjadi ketika aparat keamanan berupaya membubarkan aksi para pengunjuk rasa.
“Kami datang untuk memprotes biaya hidup yang tak tertahankan, kekurangan bahan bakar dan pemadaman listrik,” kata Ajith Perera, (26 tahun), yang berbicara kepada Al Jazeera.
Baca Juga: Brazil Berencana Longgarkan Aturan Pembatasan Perjalanan, Syaratnya Tunjukan Bukti Vaksinasi
Mohamed Asri, seorang pengunjuk rasa berusia 21 tahun, mengatakan bahwa dia melakukan perjalanan ke Mirihana dari distrik Kolombo lainnya setelah melihat liputan protes di saluran televisi lokal.
“Ekonomi sangat buruk sehingga kami hampir tidak bisa makan dua kali dalam sehari,” katanya.
Sri Lanka dilanda kemerosotan ekonomi yang dipicu oleh krisis valuta asing yang membuat pemerintah tidak mampu membayar impor bahan bakar , makanan, dan kebutuhan pokok lainnya.
Baca Juga: Tim Penyelamat Temukan Korban Maskapai China Eastern Airlines, Belum Semua Bisa Teridentifikasi
Kekurangan bahan bakar telah mengakibatkan pemadaman listrik hingga 13 jam, dan beberapa rumah sakit milik pemerintah menangguhkan operasi layanan kesehatan.
Sri Lanka telah beralih ke Dana Moneter Internasional dan juga mencari bantuan keuangan dari China dan India.
Beijing dan New Delhi dilaporkan masing-masing mempertimbangkan untuk menawarkan fasilitas kredit senilai $1,5 miliar, di atas pinjaman yang diminta oleh pemerintah Rajapaksa.***