Network
INIPURWOREJO.COM - Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award tahun 2023 dari Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo, Yudhie Agung Prihatno SSTP MM, yang mewakili kabupaten tersebut. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Komisioner KI Provinsi Jateng, Moh Asrofi, S.Pd.I, pada Kamis Malam (22/12/2023) di Ballroom Patra Hotel Convention Semarang.
Kabupaten Purworejo mendapatkan predikat "Menuju Informatif" dengan skor 82,22, menjadikannya sebagai Badan Publik yang diakui untuk upayanya dalam mewujudkan keterbukaan informasi.
Penghargaan serupa juga diterima oleh beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara lain Kabupaten Magelang, Pekalongan, Jepara, Blora, Boyolali, Tegal, Pati, dan Brebes.
Acara penganugerahan ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M, yang memberikan sambutan. Turut hadir pula komisioner Komisi Informasi Pusat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, serta para Kepala/pimpinan Badan Publik yang meraih penghargaan.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengucapkan selamat kepada semua penerima KIP Award tahun 2023, mengapresiasi upaya mereka dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
“Mudah-mudahan KIP award ini memacu kinerja dalam melakukan pelayanan publik di instansi masing-masing. Sehingga semakin informatif dari waktu ke waktu. Terlebih Provinsi Jawa Tengah juga enam kali berturut-turut mendapatkan anugerah badan publik kategori informatif (dari Komisi Informasi Pusat),” kata Nana.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Asoka Mahendrayana, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan badan publik merupakan agenda tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan mengukur implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik melalui berbagai tahapan, termasuk penilaian terhadap situs web dan media sosial, pengisian kuesioner mandiri (SAQ), visitasi, verifikasi, dan presentasi uji publik.
Indra Asoka juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Komisi Informasi Jawa Tengah berhasil melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen dalam memastikan transparansi dan keterbukaan informasi di kalangan badan publik di wilayah tersebut.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi badan publik terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu terhadap 295 badan publik di lingkup Provinsi Jawa Tengah”, jelasnya.
Badan publik yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi (monev) meliputi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, rumah sakit Kabupaten/Kota, rumah sakit Provinsi dan Pusat, serta badan vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, serta 86 Pemerintah Desa yang diusulkan dari masing-masing Kabupaten.
Langkah ini mencakup sejumlah entitas yang berperan penting dalam penyediaan informasi publik dan mencerminkan upaya untuk memastikan keterbukaan di berbagai lapisan pemerintahan dan lembaga.***
