Network
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Asoka Mahendrayana, menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan badan publik merupakan agenda tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan mengukur implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik melalui berbagai tahapan, termasuk penilaian terhadap situs web dan media sosial, pengisian kuesioner mandiri (SAQ), visitasi, verifikasi, dan presentasi uji publik.
Indra Asoka juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Komisi Informasi Jawa Tengah berhasil melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen dalam memastikan transparansi dan keterbukaan informasi di kalangan badan publik di wilayah tersebut.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi badan publik terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu terhadap 295 badan publik di lingkup Provinsi Jawa Tengah”, jelasnya.
Badan publik yang menjadi obyek monitoring dan evaluasi (monev) meliputi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, rumah sakit Kabupaten/Kota, rumah sakit Provinsi dan Pusat, serta badan vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, serta 86 Pemerintah Desa yang diusulkan dari masing-masing Kabupaten.
Langkah ini mencakup sejumlah entitas yang berperan penting dalam penyediaan informasi publik dan mencerminkan upaya untuk memastikan keterbukaan di berbagai lapisan pemerintahan dan lembaga.***
