Network
Baca Juga: Survei CSIS dari 52 Pakar AS Nyatakan China Tak Memiliki Kekuatan Militer untuk Menginvasi Taiwan
Direktur DAPA Eom Dong Hwan memperingatkan selama pemeriksaan parlemen bahwa kegagalan Jakarta untuk memenuhi janjinya dapat memaksa memulai ulang proyek bersama.
Pejabat Korea Selatan secara teratur memberi isyarat bahwa mereka sedang mempertimbangkan berbagai opsi mengenai kemitraan mereka dengan Indonesia sambil menunggu kejelasan rencana pembayaran Jakarta.
Sebuah laporan EurAsian Times menyebutkan bahwa Uni Emirat Arab, yang sangat berinvestasi dalam produk pertahanan Korea Selatan, telah menyatakan minat untuk bergabung dalam program KF-21 dan bahkan menawarkan untuk menutupi bagian Indonesia pada September 2023.
Polandia, yang memiliki perjanjian pertahanan signifikan dengan Korea Selatan, termasuk pembelian pesawat tempur ringan FA-50, juga dianggap sebagai kemungkinan realistis untuk berpartisipasi dalam program KF-21 Boramae.
Namun, menurut beberapa ahli, melepaskan Indonesia dari proyek ini adalah tugas yang sulit. Kompleksitas manuver semacam itu membawa beban potensi dampak pada posisi keuangan Korea Selatan, hubungan diplomatik regional, dan kredibilitas keseluruhan industri kedirgantaraan Korea Selatan.
Baca Juga: Merasa Terancam Oleh China, Taiwan Mulai Perpanjang Wajib Militer Selama Satu Tahun
Sementara itu, Defense Acquisition Program Administration (DAPA) telah mengkonfirmasi bahwa Korea Selatan tetap berada dalam jadwal untuk memulai produksi pesawat tempur KF-21 yang dikembangkan secara domestik pada tahun 2024.
DAPA sedang berusaha menyelesaikan kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI), produsen KF-21. Waktu yang ditargetkan untuk menyelesaikan kesepakatan ini diatur pada paruh pertama tahun 2024.
Selain itu, uji lingkungan ekstrem sedang dilakukan untuk memastikan pesawat dan avionik berfungsi dalam kondisi yang menantang, termasuk suhu rendah dan tinggi, hujan, dan pembekuan, di situs uji maritim Badan Pengembangan Pertahanan Korea Selatan hingga Februari 2024.***
